BorgolNews.Online | Pematangsiantar – Berawal dari Persoalan Keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga Agustus 2025 memunculkan pertanyaan besar, sejauh mana keseriusan Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar dalam mengelola sistem kesehatan ?
Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar, Robin Manurung, S.H Pihaknya menyoroti kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) dan jajaran puskesmas di kota pematangsiantar. Sorotan tersebut mencakup keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pegawai ASN serta kualitas pelayanan kesehatan di 19 puskesmas.
Ketua Komisi I DPRD, Robin Manurung, S.H., menilai Kepala Dinas Kesehatan diduga lalai dalam menjalankan tanggung jawab, karena hingga akhir Agustus 2025 TPP bulan Juli belum juga dibayarkan. Ia menekankan agar kepala dinas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepala puskesmas.
Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan penanganan stunting harus diperhatikan kualitasnya. Jangan asal diberikan sekadar memenuhi kewajiban, ujar Robin saat dimintai tanggapan oleh redaksi, Jumat (29/8/2025).
Robin juga menyoroti kedisiplinan sebagian kepala puskesmas yang disebut kerap tidak masuk sesuai jam kerja. Di sisi lain, pegawai yang melakukan kesalahan kecil justru langsung mendapat sanksi berupa pemotongan TPP hingga 40 persen.
Kebijakan kepala puskesmas harus sesuai aturan serta dibangun dengan kerja sama antara pimpinan dan bawahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, tambahnya.
