Koordinator Lapangan PB ALAMP AKSI, Hardiansyah Putra, mengatakan pihaknya mendukung proses hukum yang profesional dan terbuka.
“Kami meminta aparat penegak hukum mengusut persoalan ini secara menyeluruh dan transparan agar tidak terjadi kerugian negara serta kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, PB ALAMP AKSI menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengawasi atau mengambil alih penanganan perkara, memeriksa pejabat dinas dan pihak rekanan terkait, mendorong Mendesak Walikota Medan untuk segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, DPRD menjalankan fungsi pengawasan, serta Mendesak Walikota Medan untuk segera mencopot oknum oknum yang diduga terlibat dalam dugaan pungutan liar di Bumi Perkemahan Taman Cadika Medan.
Hingga berita ini tayang, Redaksi telah menghubungi pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memperoleh klarifikasi. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan. (Red**01)
Sumber : Eka**PB ALAMP AKSI
