Dalam orasinya, pimpinan aksi menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
“Kami menuntut pemerintah membatalkan tunjangan mewah DPR RI, mencabut kebijakan yang merugikan rakyat, serta segera mengesahkan RUU Perampasan Aset,” tegasnya.
Sekitar pukul 14.00 WIB, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., bersama Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, S.H., Kapolres AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H., Danrem 022/Pantai Timur Kolonel Inf Agus Supriyono, S.E., M.Han., serta Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Gede Agus Dian Pringgana, S.Sos., M.MAS., M.Han., hadir menemui massa di depan gedung DPRD.
Pertemuan berlangsung setelah gerbang DPRD yang sebelumnya tertutup akhirnya dibuka. Massa duduk berhadapan langsung dengan Forkopimda, menyampaikan aspirasi yang kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan bersama.
Adapun isi kesepakatan tersebut mencakup beberapa poin tuntutan, yaitu:
- Batalkan tunjangan mewah DPR RI.
- Hentian tindakan represif aparat.
- Sahkan RUU Perampasan Aset.
- Reformasi Polri secara menyeluruh.
- Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
